Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut tak me-reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih buka suara terkait kabar itu.
Prabowo disebut mengungkapkan tak me-reshuffle saat sidang kabinet berlangsung pada Rabu (6/8/2025). Setelah sidang kabinet, sejumlah menteri buka suara soal kabar Prabowo tak me-reshuffle kabinet.
“Tadi iya (bilang tidak ada reshuffle). Tanya Pak anu-lah, tanya Pak Hasan (Nasbi). Saya kan orang partainya. Tanya aja beliau ya,” kata Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ya tanya Pak anu-lah, tanya Pak Hasan, terima kasih ya,” tambah Ketum PAN itu.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya. Riefky mendengar Prabowo tak me-reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Namun Riefky tak menjelaskan secara rinci pernyataan itu.
“Ya, disampaikan (tidak reshuffle),” ujar Riefky.
“Nanti tanya langsung sama Mensesneg lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tak menjawab secara gamblang. Supratman mengaku sempat keluar dari ruangan saat sidang kabinet.
“Saya kebetulan lagi ke kamar mandi. Nanti pokok nanti seluruh keterangannya sama…,” imbuhnya tersenyum.
Seperti diketahui, baru-baru ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya kini mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8). Megawati mulanya mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
“Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
“Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujarnya.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” sambung dia.
(rfs/dek)
