Jakarta

    Gelombang aksi demonstrasi terjadi di ibu kota hingga daerah dalam beberapa hari terakhir. Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menilai pemicu aksi demonstrasi tersebut merupakan sikap arogansi dari anggota DPR.

    “Banyak kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai dengan nalar publik dan tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap arogansi elite politik ini juga memicu ya,” kata Nicky kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).


    SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

    Dia pun menyoroti sikap dan pernyataan dari Anggota DPR Ahmad Sahroni. Menurutnya, pernyataan Sahroni terkait gaji dan tunjangan menjadi salah satu pemicu kemarahan masyarakat.

    “Seperti yang kita saksikan tuh model kayak Sahroni siapa-siapa itu ya. Itu juga memicu. Ditambah lagi anggaran DPR itu kan berlebihan,” ujarnya.

    “Kenaikan anggaran DPR ini kan menyebabkan ketimpangan sekali ya. Kita tahu persis bahwa akhir-akhir ini ekonomi menghimpit kehidupan masyarakat. Hampir semua kelas itu terhimpit dengan masalah ekonomi. Mulai dari gaji pas-pasan, lalu biaya hidup yang tinggi, belum lagi kemiskinan ya,” sambungnya.

    Dia menyesalkan pernyataan Sahroni yang seakan menantang rakyat dengan kalimat-kalimat kasar. Dia pun menilai seharusnya anggota DPR dapat lebih menjaga tutur bahasa.

    “Kalau menurut saya sih itu kan nggak perlu keluar ya. Pernyataan itu kan nggak perlu keluar. Pernyataan itu kan menyakitkan. Menyakitkan tadi masyarakat ya,” katanya.

    “Terutama yang memang hari-hari ini memang kita tahu persis lah kondisi ekonomi yang sulit gitu. Ditambah lagi kita tahu persis juga bahwa saluran-saluran aspirasi publik, atau partisipasi publik itu kan masih menyempit kan. Sehingga ya wajar kalau misalkan publik itu marah,” sambung dia.

    Dia pun menilai seharusnya Sahroni mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Diketahui, Partai NasDem merotasi Sahroni dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.

    “Menurut saya ya kalau dia dicopot sebagai Wakil Ketua Komisi III ya, DPR RI, ya menurut saya itu baru langkah kecil. Harusnya model seperti itu mundur dari keanggotaan DPR,” tuturnya.

    Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah pun saat ini tidak memiliki sense of social justice atau keberpihakan terhadap keadilan sosial. Dia mengatakan di tengah efisiensi anggaran, anggota DPR dan para pejabat tetap hidup bermewah-mewah.

    “Kita tahu persis, kita lihat sisi lain efisiensi tapi gaya hidup pejabat kan mewah ya,” katanya.

    Kemarahan rakyat, kata dia, semakin memuncak kala adanya peristiwa driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Dia mengatakan peristiwa itu memicu aksi unjuk rasa yang semakin meluas.

    (amw/idh)



    Source link

    Share.