Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk menegakkan supremasi sipil. Tuntutan itu masuk dalam paket 17+8 aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat, dengan tiga poin di antaranya menyoroti peran TNI dan pentingnya supremasi sipil.
Dirangkum detikcom, Sabtu (6/9/2025), pentingnya supremasi sipil itu salah satunya disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan Cipayung Plus, usai menemui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9).
Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengatakan tuntutan 17+8 yang viral bergema di media sosial telah disampaikan ke Istana. Kaleb menyebut Mensesneg Prasetyo telah menerima aspirasi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8,” ujar Kaleb.
“Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” imbuhnya.
Ketum PB-HMI Bagas Kurniawan menegaskan pemerintah harus bersungguh-sungguh membenahi seluruh institusi. Dia mendorong institusi pemerintah berjalan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat.
“Dan yang kedua, tentunya kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik dan membuat institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak,” kata Bagas.
TNI Janji Hormati Supremasi Sipil
TNI pun merespons tuntutan 17+8, yang 3 di antaranya ditujukan untuk mereka. TNI mengapresiasi sejumlah tuntutan dan masukan dari masyarakat.
“TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8, yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” kata Kepala Pusat Penerangan Brigjen TNI Freddy Ardianzah di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9).
TNI, kata dia, sangat menghormati tuntutan masyarakat. Lebih lanjut dirinya menyebut TNI menghormati supremasi sipil.
“Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu,” kata dia.
“Dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil apa pun yang diputuskan, apa pun kebijakan yang diberikan kepada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,” tambahnya.
Diketahui dalam tuntutan 17+8 yang beredar, 3 di antaranya ditujukan untuk TNI. Berikut isinya:
1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
2. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Halaman 2 dari 2
(amw/dhn)
