Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono menyambut deklarasi dukungan pengurus DPW-DPC dari 33 provinsi untuk maju caketum partai periode 2025-2030. Mardiono menegaskan bahwa meloloskan partai ke DPR menjadi pekerjaan rumah (PR) besar partai di periode selanjutnya.
“Ini tentu amanah yang berat memang bagi saya. Saya harus berjuang kembali. Apalagi tentu karena PPP saat ini tidak lolos parliamentary threshold maka tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana PPP di pemilu tahun 2029 itu bisa kembali ke parlemen yaitu memenuhi parliamentary threshold,” kata Mardiono kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini mengapresiasi dukungan kepada dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan partai. Mardiono menegaskan siap jika mendapat amanah untuk terus memimpin partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ketika rekan-rekan wilayah yang mayoritas di seluruh Indonesia itu meminta kembali saya maka Insyaallah bismillah, sebagaimana yang beberapa waktu saya sampaikan, saya sebagai seorang kader kalian masih dibutuhkan untuk melanjutkan perjuangan, saya bismillah,” ujarnya.
Mardiono juga menanggapi munculnya figur eksternal partai yang didukung maju caketum PPP. Terkait ini, ia mengungkit adanya AD/ART partai yang telah mengatur syarat menjadi ketum PPP ialah harus menjadi pengurus setidaknya selama satu periode kepengurusan partai.
“Setiap rumah orang, setiap rumah tangga itu tentu di situ akan ada aturan lainnya. Nah tentulah aturan lain itu sebagai landasan sebagai konstitusinya yaitu patut, untuk harus selalu dipatuhi. Jadi kita tidak menutup, tetapi semua harus ada mekanismenya. Itu karena kita sudah punya konstitusi yang baku,” kata Mardiono.
Waketum PPP Amir Uskara turut menanggapi senada soal ini. Menurut dia, aturan mengenai syarat ketum dalam AD/ART itu pun tak akan diutak-atik saat pelaksanaan Muktamar mendatang.
“Kita ini partai terbuka tapi memang ada aturan. Persoalan dia mau maju silakan tapi ikut aturan yang ada. Kan tidak mungkin kita mau buka aturan-aturan itu hanya karena ada kepentingan sesaat apalagi kalau itu kepentingan pragmatis. Tentu kita jaga itu. Ini partai Islam, partai yang didirikan oleh para ulama-ulama besar sehingga kami sebagai penerus harus menjaga itu,” ujar Amir.
“Salah satu aturannya itu calonnya harus dari internal dan juga pengurus 5 tahun. Itu masuk dalam AD/ART kita sudah dikunci terkait dengan siapa yang mau jadi Ketua Umum, siapa yang mau jadi Sekjen, siapa yang mau jadi Ketua Wilayah, siapa yang mau jadi Sekretaris Wilayah sampai ke tingkat cabang itu dikunci di anggaran dasar dan saya kira itu tidak pernah diubah sejak tahun 2003,” lanjut dia.
Pengurus DPW dan DPC PPP dari 33 provinsi menggelar deklarasi dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk maju sebagai calon Ketum PPP periode 2025-2030. Dukungan itu disampaikan menjelang Muktamar X PPP.
Pembacaan deklarasi dukungan dilaksanakan di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (18/9). Hadir para pimpinan DPW dan DPC partai dari 33 provinsi.
“Mendukung dan mengusung Bapak H Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030 dalam Muktamar X DPP PPP tanggal 27-29 September 2025 di Jakarta,” ujar salah satu pimpinan DPW membacakan poin deklarasi.
Halaman 2 dari 2
(fca/rfs)
