Jakarta –
Pemerintah menggelar konsolidasi dan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kantor Gubernur Bali. Pertemuan dihadiri oleh para gubernur di seluruh Indonesia.
Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas KDMP yang juga Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan selalu Ketua Satgas KDMP. Kegiatan juga dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta para Kepala Lembaga.
Ferry mengatakan agenda ini sebagai penguatan menuju mock up 15.000 di 38 Provinsi. Dia menyebut setiap kabupaten/kota bertanggungjawab pada KDMP di wilayahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kepala Daerah merupakan bagian dari Satgas di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. KDMP telah ditetapkan Presiden sebagai Program Strategis Nasional. Pemerintah Pusat menyadari di era otonomi daerah tidak mungkin KDMP berhasil tanpa keterlibatan Pemerintah Daerah,” kata Ferry kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
Ferry mengatakan otonomi daerah dengan perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia mematrikan bahwa kebijakan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Termasuk, kata dia, program Koperasi Desa Merah Putih.
“Melalui Kementerian Dalam Negeri kiranya telah disosialisasikan dan hendaknya menjadi bagian dari evaluasi terkait implementasi, operasional, penguatan dan pemberdayaan KDMP di tiap-tiap Provinsi,” tutur dia.
“Hasil evaluasi Kemendagri atas mock-up 15.000 KDMP diintegrasikan dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Kemendagri terhadap kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran yang dijalankan Pemerintah Daerah,” kata Ferry.
Ferry mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah mematangkan beberapa tahapan, di antaranya relaksasi dan sinkronisasi regulasi yang menyentuh pada tataran implementasi hingga level desa, termasuk regulasi menyangkut skema pembiayaan, model dan ekosistem bisnis yang melibatkan BUMN dan Badan Usaha Swasta. Hal ini, kata dia, guna memberikan dukungan kepada pemerintah daerah.
“Selain itu, sedang dirancang pula KDMP di 500 desa yang telah menjalankan Data Desa Presisi, yang tersebar di seluruh tanah air,” tutur dia.
Dia menambahkan bahwa Satgas KDMP sedang berupaya agar operasional 80 ribu Kopdes Merah Putih dapat dijalankan akhir tahun.
“Satgas berupaya keras agar target operasional 80.000 KDMP dapat dijalankan pada akhir tahun, namun tetap dengan melakukan analisis, monitoring dan evaluasi. KDMP dibangun dengan paradigma Evidence Based Policy, sehingga langkah-langkah yang dirancang dan dijalankan pun berbasis pada riset finding,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ferry mengatakan mock-up Kopdes Merah Putih diluncurkan sebagai arena riset. Sehingga, kata dia, Kopdes Merah Putih nantinya bisa tepat sasaran.
“Fungsi mock-up yang telah diluncurkan pun merupakan arena bagi riset KDMP untuk mematangkan gagasan dan konsep yang terarah, terukur dan tepat sasaran,” jelasnya.
(lir/dhn)
