Jakarta –
Sekjen Partai Gerindra yang baru saja terpilih, Sugiono, menanggapi soal usulan kepala daerah setingkat Gubernur dipilih langsung oleh Pemerintah Pusat. Sugiono mengatakan Partai Gerindra tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi.
“Kita sudah komit sama demokrasi. Dan menurut saya, demokrasi itu harus kita laksanakan berdasarkan nilai-nilai yang kita punya. Jadi demokrasi itu kita jalankan dengan situasi dan suasana serta kondisi dan nilai-nilai yang kita punya. Itu yang kita lakukan,” ujar Sugiono saat ditemui kantor Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025).
Sugiono sekaligus merespons terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilihan di tingkat daerah dan nasional. Dia menyebut Partai Gerindra menyayangkan putusan tersebut dan tak sepakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita sebenarnya menyayangkan ya, tidak sesuai dengan apa yang.. karena secara teknis nanti kan ada masa kosong di DPR. Jadi saya kira itu sesuatu yang kita tidak sepakat,” kata dia.
Mengenai usulan Gubernur dipilih langsung oleh Presiden ini muncul dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Saat itu, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah.
Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Salah satunya Gubernur dipilih oleh Pemerintah Pusat.
“Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola,” kata Cak Imin.
“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” tambahnya.
(isa/isa)
