Jakarta –
Pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi lewat kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini menyasar kelompok paling rentan dan termarjinalkan dalam sistem pendidikan formal.
Dengan pendekatan inklusif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jembatan perubahan nasib jutaan anak dari keluarga prasejahtera. Program ini sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya dalam membangun manusia Indonesia unggul dan memastikan tak ada warga negara yang tertinggal dari akses pendidikan.
“Saya canangkan bahwa tahun ini, kita akan membuka Sekolah Rakyat. Berasrama, boarding school, ya. Dari SD sampai SMA, khusus, untuk golongan ekonomi yang paling bawah,” jelas Prabowo, dikutip dari 20detik, beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengatakan langkah ini untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan putra-putri dari warga miskin mampu mengangkat derajat orang tuanya.
“Ini (Sekolah Rakyat) untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya nggak boleh miskin,” kata Prabowo.
“Anaknya nanti akan kita sekolahkan dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy,” sambungnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Nico mengungkapkan sebanyak 227 ribu anak usia SD di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak drastis di jenjang SMP 499 ribu anak dan SMA 3,4 juta anak.
“Sebetulnya kesimpulannya kan pengangguran terselubung. Apa mungkin bisa bekerja tanpa punya ijazah SMA. Nah itulah yang kemudian ingin kita selesaikan,” tegas Robben.
Sebagai solusi atas krisis pendidikan ini, Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip utama. Yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.
“Alhamdulillah dengan beroperasinya Sekolah Rakyat mereka menjadi punya harapan dan punya mimpi,” ujar Robben.
Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital RI berupaya untuk mendukung program prioritas pemerintah dengan berbagai infrastruktur. Pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan teknologi terkini, seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop.
Komdigi juga menyiapkan berbagai aplikasi penunjang, termasuk LMS, untuk mendukung sistem digitalisasi di sekolah. Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat juga mencakup intervensi sosial menyeluruh. Rumah-rumah tidak layak milik orang tua siswa akan direnovasi, keluarga diberdayakan, dan lingkungan sekitar diperbaiki.
“100 (Sekolah Rakyat) ini teman-teman Kemensos sudah langsung koordinasikan dengan kami. Untuk Sleman dan Bantul itu 100 Mbps (kecepatan internetnya),” jelas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi RI Wayan Toni Supriyanto.
Staf Khusus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadhan mengatakan Sekolah Rakyat dipastikan akan mendapat layanan akses internet untuk membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar. Hal ini sebagai wujud upaya pemerintah menghadirkan pendidikan yang setara dan terhubung secara digital sesuai dengan arahan Prabowo.
“Setiap titik Sekolah Rakyat akan mendapatkan layanan internet yang cukup sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar secara digital,” ujar Alfreno.
Komdigi menegaskan Sekolah Rakyat adalah program prioritas nasional yang harus dipahami dan dikawal oleh semua pihak. Diharapkan, kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti media dapat mendukung keberlanjutan dari program Sekolah Rakyat.
(akn/ega)
