Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan Cipayung Plus menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk meminta investigasi dugaan makar pascademo besar-besaran di berbagai daerah.
“(Aspirasi) Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR. Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif, seperti itu,” kata Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai audiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasha mengatakan pihaknya mendesak pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dan pemerintah. Selain itu, lanjut dia, BEM SI Kerakyatan meminta Prabowo agar membentuk tim investigasi dugaan makar.
“Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” katanya.
Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengatakan tuntutan 17+8 yang viral bergema di media sosial juga disampaikan ke Istana. Kaleb menyebut Mensesneg Prasetyo telah menerima aspirasi tersebut.
“Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8,” ujar Kaleb.
“Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” imbuhnya.
Ketum GMNI Risyad Fahlefi mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi mengenai kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa yang melakukan demo di berbagai daerah. Risyad meminta para aktivis mahasiswa segera dibebaskan.
“Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” katanya.
Ketum PB-HMI Bagas Kurniawan menegaskan pemerintah harus bersungguh-sungguh membenahi seluruh institusi. Dia mendorong m institusi pemerintah berjalan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat.
“Dan yang kedua, tentunya kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik dan membuat institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak,” kata Bagas.
Halaman 2 dari 2
(fca/maa)
