JAKARTA – Pengamat Politik yang juga penggagas Warga Jaga Suara, Eep Saefulloh Fatah mengusulkan agar hak angket yang tengah diwacanakan di partai politik di DPR dapat dikombinasikan dengan Pansus. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi Laporan Publik ke-2 ‘Warga Jaga Suara’ di Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) sore.
Eep menyebutkan hingga kini proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan belum selesai. Sehingga sampai saat ini belum ada Presiden terpilih. Ia mengusulkan agar wacana Hak Angket di DPR RI dapat dikombinasikan dengan pembentukan Pansus.
“Semua harus dilakukan paralel, bukan multiple choice atau pilihan berganda. Ini bukan untuk menimbulkan atau menenggelamkan usulan lain, tapi bisa dilakukan bersamaan,” kata Eep.
BACA JUGA:
Eep Saefullah: Penyelewengan Kekuasaan Tidak Boleh Didiamkan!
Pansus dijelaskan Eep adalah satu mekanisme yang sangat-sangat detail dijelaskan dalam tata tertib DPR. Ia menjelaskan Pansus dapat bekerja misalnya selama 20 hari sebelum keputusan perhitungan suara di KPU RI diumumkan ke publik.
“Pansus ini sebaiknya terbuka untuk umum sehingga semua kebobrokan dan keburukan pemilu bisa terbongkar dan semua bisa terlibat di dalamnya memastikan itu tidak merusak pemilu kita,” jelasnya.
Hasil Pemilu 2024, kata Eep, seharusnya tidak bisa dipengaruhi siapapun. Keputusan rakyat harus dikawal sebaik mungkin agar tidak ternoda dengan berbagai kecurangan.
Sejak Kamis (22/2/2024), Eep mengaku mengajukan usulan selain hak angket, juga mengaktifkan Pansus Pilpres 2024, karena sebagai unit kerja yang sudah diatur sangat detail dalam tata tertib susunan di DPR RI.
“Kita dapat melihat detail cara kerja dalam Pansus. Pansus dapat mewakili dari seluruh fraksi untuk mengungkap dugaan keterlibatan dalam partisan, penggunaan APBN dalam bansos, hingga penggunaan aparatur negara,” paparnya.
Presiden Jokowi disebut Eep memiliki keterlibatan hingga bablas dengan cawe-cawe sehingga saat ini Indonesia berada dalam kondisi saat ini.
BACA JUGA:
“Kecurangan itu sudah by desain dari awal sebelum Pemilu 2024, sehingga kecurangan Pemilu 2024 sangat berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejumlah tiga sekjen partai politik pendukung Capres-Cawapres nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkumpul di Nasdem Tower pada Kamis (22/2/2024) sore.
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanudin Wahid, dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi bertemu di Nasdem Tower, membahas kemungkinan pengusulan hak angket di DPR RI atas dugaan kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sebelumnya Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo mengusulkan partai-partai politik pengusungnya dalam Pemilu 2024 untuk mengajukan hak angket atau hak interpelasi ke DPR.
Hak angket DPR disebut Ganjar Pranowo dapat digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Upaya itu kata dia dapat dilakukan sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat dengan kecurangan baik dalam bentuk ketidaknetralan dan intimidasi.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
