Jakarta –
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bersama Forum Komunikasi Pembangunan (Forkapi) menggelar Konferensi Nasional bertema ‘Komunikasi Pembangunan untuk Pengentasan Kemiskinan’. Forum ini menyoroti kemiskinan sebagai persoalan multidimensi yang membutuhkan sinergi berbagai pihak.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Agus Zainal Arifin, menegaskan peran penting komunikasi pembangunan dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
“Civitas akademika Untirta punya kesempatan luas untuk menjadi komunikator, menjadi kolaborator bagi berbagai sumber daya di tanah air. Banyak program bagus dari kementerian, lembaga, hingga daerah yang harus dikomunikasikan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan komunikasi efektif dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
“Masalah kemiskinan ini banyak. Tapi kalau kita bekerja bersama, insyaallah bisa dipecahkan. Jangan hanya mencaci gelapnya keadaan, tapi mari kita nyalakan lilin, agar cahaya perubahan semakin luas,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Banten Arif Agus Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Banten, menyebut konferensi ini diyakini akan melahirkan rekomendasi konkret.
Ia menegaskan strategi komunikasi pembangunan tidak boleh berhenti di ruang akademik, melainkan harus diterjemahkan ke program nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik forum ilmiah ini. Konferensi komunikasi pembangunan diyakini akan melahirkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah,” ujar Arif.
Menurutnya, keterlibatan guru besar, peneliti, dan praktisi komunikasi menjadi modal penting dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
“Strategi komunikasi pembangunan tidak boleh berhenti di ruang akademik. Ia harus diterjemahkan dalam program nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Banten maupun skala nasional,” imbuhnya.
Ketua Forkapi Banten Ail Muldi menekankan konferensi ini sebagai momentum strategis mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi komunikasi pembangunan.
“Gong dari agenda ini adalah menyatukan para intelektual untuk membuat formulasi program yang bisa diimplementasikan melalui pendidikan, penelitian, maupun kebijakan pemerintahan. Semua diarahkan untuk berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan,” pungkas Ail.
Ia menyinggung angka kemiskinan Banten yang masih cukup tinggi, yakni sekitar 772 ribu jiwa atau 5,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Data terakhir menunjukkan jumlah penduduk miskin di Banten mencapai sekitar 772 ribu jiwa atau 5,9 persen. Angka ini masih di atas rata-rata nasional dan menjadi tantangan serius,” tegasnya.
Menurutnya, komunikasi pembangunan dapat mendorong masyarakat mengadopsi inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
“Komunikasi pembangunan itu fokusnya sederhana. Pesan inovasi dari akademisi disampaikan kepada masyarakat. Ketika diadopsi, akan lahir pertumbuhan, peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya kesejahteraan,” jelasnya.
Selain paparan narasumber, konferensi ini menegaskan komitmen Untirta sebagai pusat diskursus akademik yang berpihak pada masyarakat. Tema pengentasan kemiskinan dipilih bukan sekadar slogan, melainkan cerminan kondisi sosial-ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius.
Hasil konferensi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat diadopsi pemerintah daerah maupun pusat. Untirta juga meneguhkan perannya sebagai simpul kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Sebagai informasi, acara ini berlangsung di Kampus Sindangsari, Kota Serang, pada Kamis (25/9), yang menghadirkan pejabat pemerintah, akademisi, hingga praktisi komunikasi pembangunan.
Simak juga Video: Budiman Sudjatmiko Diminta Prabowo Bantu Atasi Kemiskinan
(akn/ega)
