Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencari solusi untuk mengatasi kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG). Yahya menyarankan agar menu MBG dikelola langsung oleh sekolah.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini, kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada. Menurutnya pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” katanya.
Yahya juga menyinggung pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkapkan alasan serapan anggaran MBG masih rendah lantaran banyak pihak tidak yakin terhadap jalannya program tersebut. Dia meminta BGN mencari alternatif pengelolaan MBG agar target dari program Presiden Prabowo ini dapat segera tercapai.
“Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen,” terang Yahya.
Di sisi lain, Yahya mengatakan pihak ketiga yang bekerja sama untuk pelaksanaan MBG masih tetap bisa dilanjutkan. Hal ini, kata Yahya, dapat dilakukan sambil evaluasi tata kelola pelaksanaan MBG.
“Bagi yayasan yang sudah bekerjasama dengan BGN tetap dapat dilanjutkan sambil memperbaiki tata kelola dan keamanan makanannya,” sebutnya.
Yahya kemudian mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Dia menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” jelas Yahya.
Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program MBG dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat tersebut.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons kasus keracunan siswa setelah menyantap menu MBG. Menurutnya, perlu ada evaluasi dari berbagai hal.
“Yang pertama, tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kaya Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).
Cak Imin minta BGN menuntaskan seluruh masalah program MBG yang bermunculan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terus berulang.
“Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu, ” ujarnya.
Halaman 2 dari 2
(lir/ygs)
