Jakarta –
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menghadiri diskusi Dosen dan Guru besar di Pusat Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ia mengatakan forum ini digelar untuk mendengarkan aspirasi akademisi dalam merumuskan undang-undang yang pro lingkungan dan energi terbarukan.
“Kami turun langsung mendengarkan masukan dari Guru Besar dan Akademisi di Unair terhadap pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun regulasi terkait lingkungan yang saat ini sedang dibahas pemerintah,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).
“Kami sengaja jemput bola agar produk hukum yang dihasilkan berbasis pada riset dan kajian akademik yang komprehensif dan pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di hadapan Guru Besar dan akademisi di Fakultas Hukum Unair, Eddy menyampaikan saat ini pihaknya akan terus mengawal RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) dan juga RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET).
“RUU PPI merupakan inisiatif dari Fraksi PAN sebagai upaya mencegah dampak krisis iklim yang saat ini berpotensi merugikan masyarakat. Karena itu masukan dari Pusat Kajian Hukum Energi terbarukan Unair ini sangat bermanfaat agar RUU PPI bisa menjadi solusi hadapi krisis iklim,” ungkapnya.
Mengenai pembahasan RUU EBET, Eddy mendapatkan masukan dari Dosen dan Akademisi di FH Unair, khususnya agar RUU ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan energi.
“Masukan-masukan di forum ini sangat baik dan juga memiliki landasan ilmiah yang kuat. Ini modal penting bagi saya untuk membahas RUU ini dan semoga ada konsensus bersama untuk segera mengesahkan RUU EBET,” tambahnya.
Pusat Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan FH Unair Ibu Indria Wahyuni PhD mengapresiasi inisiatif Eddy yang terlibat langsung mendengarkan masukan dari akademisi dan Guru besar di lingkungan kampus.
“Kita butuh pemimpin yang mau turun langsung mendengarkan berbagai masukan dari luar pemerintahan, termasuk dalam hal ini dari kampus. Bottom up Policy ini penting agar kebijakan pemerintahan tetap tersambung dengan riset dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas di universitas,” pungkasnya.
(anl/ega)
