Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, buka suara ihwal ramainya publik yang membicarakan soal potensi pemerintah menetapkan status darurat militer imbas kericuhan yang terjadi belakangan ini. Ia pun menegaskan, bahwa spekulasi tersebut sangat salah.
“Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,” kata Wakil Panglima TNI usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2025).
Dia menegaskan TNI mengambil posisi taat konstitusi. Keberadaan TNI yang memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan.
Wakil Panglima TNI juga menyinggung soal perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk tetap solid dan bersama-sama menangani persoalan anarkisme yang dilakukan oleh massa.
“Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu. Polri, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita. Jadi satu dengan Polri, tidak ada keinginan kita untuk mengambil,” ujarnya.
(Arief Setyadi )
