Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkap data mengerikan soal warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pemberantasan TPPO harus menjadi agenda besar.
“Kejahatan ini sudah merupakan kejahatan serius yang penanggulangan dan pemberantasannya perlu mendapat fokus yang lebih besar dalam agenda kerja Polri di masa mendatang,” kata Arsul kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).
“Namun keberhasilannya sedikit banyak akan tergantung pada dukungan lintas kementerian dan lembaga lainnya,” sambungnya.
Arsul meminta kementerian dan lembaga terkait berkoordinasi secara intens untuk mengatasi TPPO. Dia juga meminta pemerintah daerah lebih banyak dilibatkan untuk mencegah TPPO.
“DPR meminta agar koordinasi di lingkungan kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam benar-benar dapat lebih diintensifkan. Bahkan kordinasi ini juga perlu mencakup dengan Pemda-pemda yang warganya teridentifikasi sebagai korban-korban dari TPPO ini,” katanya.
Dia mengatakan Pemda memiliki peran di level pencegahan. Pemda, katanya, bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tak mudah tertipu janji pekerjaan dan gaji besar tanpa melalui prosedur resmi.
“Keberhasilan pada level pencegahan terhadap TPPO dipengaruhi bagaimana Pemda setempat bisa mengajak dan menyadarkan masyarakat untuk tidak gampang terbuai dengan janji-janji mendapat pekerjaan dengan gaji besar tanpa melalui jalur yang benar,” katanya.
“Atensinya (Pemda) boleh dibilang masih minim sekali,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, juga mengaku prihatin dengan data TPPO yang disampaikan BP2MI. Dia mengatakan TPPO harus menjadi perhatian bersama.
“Ini isu yang sangat memprihatinkan. Sayangnya, perihal TPPO ini dari kemarin-kemarin belum terangkat menjadi isu nasional yang menyita perhatian. Saatnya TPPO ini menjadi perhatian tak hanya pemerintah dan aparat, namun seluruh rakyat,” kata Sahroni.
Dia menyatakan Komisi III DPR akan melakukan pembahasan serius soal kasus TPPO yang terjadi. Dia mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah serius untuk mengatasi TPPO yang makin mengerikan.
“Kami di Komisi III berjanji akan sangat serius meng-handle soal ini, menekan para partner untuk membuat program serius, apakah itu Satgas, task force, dan lain-lain,” ucapnya.
Selanjutnya: Data BP2MI.