Jakarta –
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ma’ruf menargetkan sebanyak 156 MPP dibangun di daerah pada 2024 mendatang.
“Saya ingin menyoroti perkembangan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi. Aspek pelayanan publik merupakan inti dari pelaksanaan RB,” kata Ma’ruf dalam apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).
Ma’ruf ingin semua kabupaten/kota memiliki Mal Pelayanan Publik. Untuk 2024, Ma’ruf menargetkan pembangunan 156 MPP.
“Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus dipastikan agar seluruh kabupaten/kota memiliki MPP.Hingga saat ini telah terbangun 175 MPP, sementara di tahun 2024 diharapkan akan terbangun lagi 156 MPP baru,” kata dia.
Ma’ruf mendengar MPP ini mendapat respons positif dari masyarakat. Adanya MPP, kata dia, juga berdampak pada kepatuhan tehadap standar pelayanan.
“Saya mendapat laporan bahwa kehadiran MPP mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau, atau memiliki nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mempunyai MPP,” sebut dia.
Ma’ruf meminta agar pelaksanaan MPP terus dikawal. Sehingga masyarakat merasakan langsung manfaat pelayanan publik.
“Saya juga harapkan akselerasi pengembangan MPP ke arah MPP digital, yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem. Dengan demikian, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja,” tutur dia.
Ma’ruf menyebut transformasi digital penting untuk menjembatani harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sehingga masyarakat memperoleh akses yang mudah terkait pelayanan publik.
“Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya terus mempercepat pembangunan MPP. Salah satunya mengubah kriteria terkait bangunan MPP.
“Atas saran Pak Wapres, untuk percepatan Mal Pelayanan Publik sekarang telah kami rubah kriterianya, dulu bangunan tertentu harus besar dan seterusnya, tapi sekarang yang penting pengintegrasian layanan tidah harus besar tapi yang mudah dijangkau,” kata Azwar Anas.
Azwar menyebut Kemenpan-RB juga mendorong dibangunnya MPP digital. Sehingga memudahkan dalam pengisian data.
“Yang kedua sekarang telah didorong atas saran Pak Presiden dan Pak Wapres, adalah menuju ke MPP digital, sehingga pelayanan publik sekarang sudah ada 21 kabupaten/kota percontohan mereka telah melakukan face recognition agar tidak lagi melakukan pengisian data. Untuk memotifasi ini memang kita berikan pengharagaan mereka tapi tadi kami diskusi dengan Bu Menteri Keuangan bukan mungkin ke depan diberikan penghargaan insentif bagi daerah yang cukup maju pelayanannya,” tutur dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti daerah yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik. Dia menyebut bahwa pelayanan publik akan menjadi salah satu indikator penilaian untuk daerah mendapatkan insentif fiskal.
“Tadi saya bersama Pak Menpan-RB pada saat Bapak Wapres menyampaikan tentang MPP yang di mana banyak kabupaten/kota yang masih belum. Jadi saya sampaikan kepada Pak Menpan bersama Pak Mendagri tadi bahwa dalam insentif fiskal salah satu dari indikator mengenai pembangunan MPP di daerah bisa dijadikan satu indikator yang akan diberikan insentif, sehingga mereka akan lebih cepat,” kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Sri Mulyani menyebut pihaknya akan melakukan pemantauan terkait hal ini. Kemenkeu, kata dia, akan memberikan penghargaan kepada pemda yang mencapai indikator yang baik, salah satunya dalam pelayanan publik.
“Dan nanti dengan Pak Mendagri seperti yang kita lakukan untuk kemiskinan, inflasi dan untuk stunting kita bisa lakukan monitor bersama sehingga daerah itu betul-betul memiliki satu progres kemajuan yang bisa diukur, kedua kita juga memberikan penghargaan bagi mereka yang bekerja betul-betul mencapai indikator yang baik, terutama di bidang pelayanan yang disampaikan Pak Wapres,” jelasnya.
“Jadi nanti kita formulasikan dengan Pak Mendagi dan Pak Menpan mengenai bagaimana insentif fiskalnya sesuai dengan indikator pelayanan yang sudah mulai dibangun oleh banyak kabupaten tapi masih banyak yang belum. Ini terutama penekanannya kabupaten kota, tapi untuk provinsi akan terus kita lakukan,” lanjutnya.
Mendagri Tito Karnavian juga memberikan perhatian terkait MPP ini. Tito menyebut Kemendagri akan memberikan teguran kepada daerah yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan publik dan membuat MPP.
“Kalau Ibu Menteri Keuangan memberikan reward bentuk insentif fiskal, kalau kami dana insentif daerah, dari kemendari ada instrumen lain, yaitu punishment, di antaranya kita tahu kepala daerah ada dua, lebih hampir 210 itu adlah penjabat, kemudian 270-an 270-an lebih hasil Pilkada. Yang hasil pilkada ini kita dorong, kita berikan teguran tertulis dan diumumkan ke publik, ini berpengaruh nanti untuk elektabilitas menjelang pemilu kalau yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik,” kata Tito.
Tito menyebut pembangunan Mal Pelayanan Publik ini juga akan menjadi salah satu indikator evaluasi penjabat kepala daerah. Tito tak segan mengganti penjabat kepala daerah yang tak bisa membuat Mal Pelayanan Publik.
“Untuk yang penjabat salah satu kriterianya evaluasi tuga bulanan, akan kita kejar target nanti untuk membentuk Mal Pelayanan Publik bagi tempat yang belum, kalau nggak mampu tiga bulan nggak mampu, tiga bulan nggak mampu lagi, dengan segala hormat mungkin kita evaluasi untuk diganti,” katanya.
(lir/whn)