Jakarta –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berbicara mengenai 2.086 hektare lahan di IKN yang masih terkendala pembebasan lahan. AHY menyebut, pihaknya selalu bertekad untuk menyukseskan pembangunan di IKN.
AHY mengaku memang masih terdapat masalah-masalah tertentu yang belum diselesaikan, yaitu masih ada masyarakat yang menempati lahan tersebut. Namun, kata dia, Otoritas IKN telah menyiapkan beberapa skema untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari relokasi, penanganan dampak ke masyarakat (PDSK), hingga uang ganti rugi.
“Jadi kita sudah melaporkan ini, tadi saya baru ngobrol-ngobrol dengan Mas Wamen. Intinya OIKN akan segera menuntaskan ini. Karena uang penggantian, untuk ganti rugi bagi masyarakat atau tadi ada skema sebetulnya PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Itu semacam uang kerohiman lah,” ujar AHY dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (7/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ya memang ada masalah-masalah tertentu saya tidak ingin sampaikan di sini bukan kapasitas saya tetapi pendeknya adalah sebetulnya tinggal dieksekusi dengan baik kira-kira begitu,” tambah dia.
AHY menyebut permasalahan tersebut bukanlah serumit yang dipikirkan orang-orang. Dia memastikan pihaknya akan segera menerbitkan sertifikat asalkan lahan tersebut sudah clear and clean.
“Yang jelas kami Kementerian ATR/BPN ingin sebetulnya ini sudah dijalankan sudah clear, baru setelah itu kita terbitkan sertifikatnya dan artinya sudah resmi negara menentukan mana saja yang memang menjadi hak dari pengelola atau pemiliknya,” ucap dia.
AHY kembali berbicara mengenai komitennnya pada progres penyelesaian tanah dalam pembangunan IKN. Dia mengatakan telah menyelesaikan 4 paket pengadaan dari 21 paket yang ditargetkan.
“Prinsipnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN tetapi tidak boleh atas nama percepatan kemudian kita menggusur masyarakat tanpa memberikan kepastian dan harapan hidup,” pungkas dia.
(ond/azh)
