Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik rencana anggaran perbaikan ruang anggota, dan toilet DPD RI. Lucius menilai penganggaran untuk proyek tersebut hanya suka-suka DPD.
“Karena orang juga jarang bicarakan, berkunjung ke DPD, saya rasa anggaran itu suka-suka DPD saja,” ucap Lucius saat dihubungi, Rabu (7/6/2023).
Dia menilai proyek tersebut dilakukan asal sekadar ada anggaran. Lucius juga menyinggung soal perbaikan fasilitas di DPR.
“Sama saja dengan DPR, perbaikan toilet, renovasi ruangan, banyak didorong bukan untuk memperbaiki, lebih banyak karena ada keinginan untuk mengerjakan proyek, sehingga mereka membuat anggaran perbaikan,” ucap Lucius.
“Dengan cara itu, ada semacam asal ada proyek terus menerus,” katanya.
Lucius pun menduga jangan-jangan toilet di DPD sengaja dirusak agar ada proyek perbaikan toilet.
“Gunakan toilet DPD juga orang-orang terbatas, mungkin perlengkapan toilet sengaja dirusak agar bisa mendapat proyek,” ucapnya.
Proyek Renovasi Ruang Anggota Rp 14,4 M
Dilihat detikcom dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Rabu (7/6/2023), proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097.
Paket tersebut berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan lokasi pekerjaan berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Volume pekerjaan satu paket dengan sumber dana APBN 2023.
“Total pagu Rp 14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar),” demikian tertulis di situs tersebut.
Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.
Selain itu, ada paket ‘Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI’ dengan kode RUP 41441846. Pagu anggaran untuk paket tersebut bernilai Rp 981 juta dengan nilai HPS paket Rp 526.029.000 (Rp 526 juta). Tender paket ini dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi.
Selanjutnya: Proyek toilet DPD.