Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Jakarta International Stadium (JIS) menjadi pro kontra. Beberapa fraksi tidak setuju karena dinilai bermuatan politis.
Untuk diketahui, usul pembentukan pansus JIS ini didasari pada penjelasan Buro Happold yang ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan konsep mereka. Hal itu, menurut Buro Happold, telah disampaikan kepada pelaksana proyek.
“Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah,” tegas keterangan resmi, Minggu (9/7).
Buro Happold diketahui sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS. Dalam keterangan resmi yang dilihat detikcom, Buro Happold menjelaskan perannya dalam proyek tersebut.
“Pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019,” bunyi keterangan resmi tersebut.
“Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi,” bunyi kelanjutannya.
Penjelasan Buro Happold itu kemudian memicu desakan agar ada audit total untuk pembangunan JIS. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo pun mengusulkan pembentukan pansus jika dibutuhkan.
“Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana. Serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya,” ujar Rio, Minggu (9/7).
“Bentuk pansus JIS jika dipandang perlu,” terang Rio.
PSI juga mengusulkan pembentukan pansus jika dibutuhkan. Wakil Ketua Komisi E -PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo atau Ara mengatakan pihaknya akan memanggil pihak yang terkait pembangunan JIS.
“Kita juga bisa mendorong diadakannya Pansus JIS. Jadi hal itu yang bisa dilakukan dalam fungsi pengawasan. Nantinya bentuknya seperti apa, ya pasti akan dibahas di internal DPRD dan fraksi,” kata Ara, Senin (10/7).
“Jadi apapun nanti keputusannya, dibentuk pansus atau tidak , saya pastikan fungsi pengawasan DPRD terus berjalan, dan proses itu tidak akan menggangu persiapan Pildun U-17,” lanjutnya.
Lantas bagaimana tanggapan fraksi-fraksi di DPRD DKI soal usulan ini
Simak selengkapnya di halaman berikut