Jakarta –
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan permintaan maaf atas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 yang banyak kekurangan. Menanggapi hal tersebut, DPRD DKI menyoroti soal masih tak meratanya infrastruktur sekolah negeri di Jakarta.
“Masih (masalah-red) sama, yang utama adalah daya tampung sekolah negeri yang masih kurang. Sehingga memang siswa yang dapat diterima masih sedikit mungkin ya. Sekolah negeri masih jadi tujuan utama karena gratis mungkin,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani saat dihubungi, Selasa (18/7/2023).
“Tapi memang kapasitas yang masih terbatas tersebut itulah kendalanya,” katanya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyampaikan soal pemerataan pembangunan sekolah di Jakarta. Masih ada kelurahan yang tidak memiliki sekolah, khsusnya jenjang SMP dan SMA.
“Masalah fundamentalnya adalah peningkatan jumlah siswa didik tidak sebanding dengan peningkatan jumlah sekolah negeri di Jakarta. Hal ini diperparah dengan tidak meratanya jumlah sekolah di masing-masing kelurahan,” kata Ima saat dihubungi.
“Dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta, kurang lebih sebanyak 168 kelurahan tidak memiliki SMA negeri. Untuk tingkat SMP terdapat 86 kelurahan yang tak punya sekolah negeri,” ucapnya.
Menurut anggota Komisi E DPRD DKI itu, pemerintah perlu segera menangani masalah tersebut. Jika tak segera diselesaikan, tiap tahun akan ada masalah penerimaan siswa baru di jalur zonasi.
“Jadi selama pemerataan dan peningkatan jumlah sekolah tidak dikerjakan, masalah-masalah seperti ini akan terus muncul setiap tahunnya,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi E dari PKS, Abdul Aziz menyampaikan hal yang sama. Dia menyebut beberapa daerah tidak siap dengan sistem zonasi.
“Seharusnya, sebelum kebijakan tersebut diterapkan di satu wilayah, disiapkan dulu fasilitasnya, dan untuk wilayah yang belum siap, ditunda dulu implementasinya sehingga masyarakat tidak merasa diperlakukan tidak adil oleh kebijakan tersebut,” katanya dihubungi terpisah.
Menurut Aziz, belum ada sekolah SMP dan SMA di Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat.
“Yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri yang cukup, seperti di kelurahan Jatipulo, di wilayah saya, belum ada SMP dan SMA negeri. Dan harus ada subsidi yang layak untuk tidak mampu yang terpaksa masuk sekolah swasta,” katanya.
Heru Budi Minta Maaf soal PPDB
Heru memberi catatan terkait pelaksanaan PPBD 2023. Heru pun menyampaikan permohonan maaf jika pelayanan kurang maksimal dan mendorong jajarannya segera mengevaluasi PPDB.
“Saya minta evaluasi ke Wakil Kepala Dinas Pendidikan terhadap segala kekurangan yang masih ada pada masa PPDB kemarin. Insyaallah PPDB ini selalu diupayakan ramah anak. Jika ada pelayanan yang masih kurang, tentunya saya mohon maaf. Ini akan kita evaluasi untuk penyelenggaraan yang lebih baik di tahun depan,” imbuhnya.
(aik/aud)