Jakarta –
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, merespons Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bakal mewajibkan pegawai Pemprov DKI menggunakan kendaraan listrik untuk menekan polusi udara di Jakarta. Rany menilai wacana kebijakan Heru itu belum tepat.
“Belum tepat pastinya, perlu dikaji lebih dalam dulu, dan apakah sudah menjadi solusi tepat kan perlu ditelaah lebih dalam lagi sebelum diimplementasikan,” kata Rany kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).
Rany tak setuju jika tunjangan transportasi para pejabat Pemprov DKI dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Sebab, kata dia, kebutuhan setiap orang tidak bisa dipukul rata.
“Ya kalau kita lihat kan kebutuhan setiap orang berbeda-beda, siapa tahu uang tunjangan tersebut sudah ada alokasinya yang lebih urgen dari masing-masing orang kan,” ucapnya.
Dia menilai penggunaan kendaraan listrik untuk memecahkan masalah polusi udara memang bagus. Namun, kata dia, harga dari kendaraan listrik itu tergolong tidak murah.
“Jadi nggak bisa semudah itu kan kita ambil kebijakan perihal beli mobil atau motor listrik dengan tunjangan. Siapa tahu ada yang punya kebutuhan berobat, sekolah, bangun rumah, dan lain-lain,” imbuhnya.
Heru Budi Akan Wajibkan Pejabat DKI Pakai Kendaraan Listrik
Seperti diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mewajibkan pegawai Pemprov DKI menggunakan kendaraan listrik. Heru menyampaikan hal ini sebagai upaya menekan polusi udara di Jakarta.
Heru menyampaikan tidak semua PNS DKI yang wajib menggunakan motor maupun mobil bertenaga listrik. Heru berujar minimal pejabat eselon IV yang melaksanakan kebijakan tersebut.
“Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik,” kata Heru Budi usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Jumat (18/8).
Namun, Heru menyampaikan, kebijakan tersebut masih dalam tahapan pembahasan, sehingga belum diputuskan kapan kebijakan itu diterapkan.
Meski begitu, Heru menuturkan saat ini para pejabat DKI mendapatkan tunjangan transportasi. Karena itu, Heru menyarankan agar tunjangan tersebut dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik.
“Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,” ucapnya.
(fas/dnu)