Jakarta –
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berkomentar soal Bupati Kepulauan Meranti M Adil yang pernah menuding pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sebutan iblis dan kini berakhir kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. MAKI berbicara soal kriminalisasi yang seharusnya tidak dirasakan oleh M Adil karena pernah berada di oposisi pemerintah.
“Ya kalau korupsi, maka konsekuensinya harus siap diproses hukum. Tidak boleh berdalih ‘wah karena saya kritis melawan pemerintah maka saya dicari-cari kesalahannya, atau dikriminalisasi’ itu ya menurutku tidak fair,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).
Boyamin menyebut bahwa terdapat beberapa kepala daerah yang juga bersifat eksentrik seperti M Adil, dan juga ditangkap KPK. Dia mengingatkan bahwa konteks yang terpenting adalah korupsi atau tidaknya kepala daerah tersebut.
“Terlepas dari yang bersangkutan pernah mengancam pindah negara dan sebagainya, melawan menteri keuangan, melawan gubernurnya, ya itu kan sifat-sifat yang eksentrik dari yang bersangkutan. Dan banyak kan bupati gubernur yang ditangkap KPK karena eksentrik itu,” katanya.
“Ada beberapa yang lain lah, kayak dulu Manalip Talaud itu, Bupati Talaud itu nyentrik. Ya terlepas dia nyentrik atau tidak, yang penting dia korupsi atau tidak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Boyamin juga meminta M Adil untuk patuh pada proses hukum yang berlaku.
“Yang penting ada bukti hukum ya harus patuh hukum dan tidak nyari-nyari alasan untuk menghindari hukum dengan mengaku sebagai politik, balas dendam dari pemerintah pusat maupun istilahnya pada posisi yang sifatnya atau kriminalisasi,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti M Adil diamankan KPK dalam sebuah operasi tangan tangan (OTT). Dulu M Adil pernah mengancam wilayah Meranti akan bergabung dengan negara lain gara-gara kisruh dana bagi hasil (DBH) minyak bumi.
Ancaman itu disampaikan Adil saat bicara soal pembagian dana bagi hasil minyak ke Meranti. Dia menyampaikan protes ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman dalam rapat koordinasi nasional terkait pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada 2022.
Saat protes itulah dia bicara soal angkat senjata dan Meranti pindah ke negara tetangga. Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH Meranti tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.
“Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya, mengapa duit kami tak dibalikkan,” kata Adil kepada Lucky dilansir detikSumut, Sabtu (10/12/2022).
Selain itu, Adil menyinggung banyak masyarakat Meranti menganggur akibat pandemi COVID-19. Dia kemudian mengancam wilayahnya pindah ke negara lain saja.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” kata Adil.
“Kan saya ngomong atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak. Tadi kalau ngomong begini-begini, dibagi rata, itu salah, Pak, dibagi rata ke mana?” lanjut dia.
(azh/dnu)