Jakarta –
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni angkat bicara soal polemik Bima Yudho Saputro yang disorot lantaran mengkritik pembangunan di Provinsi Lampung tidak berkembang. Sahroni menyebut gaya kritik Bima memang tidak layak didengar tapi memiliki tujuan tersendiri.
“Itu anak ada salahnya karena bicara tidak layak didengar, tapi ada maksud tujuan agar kritik ini bisa didengar langsung oleh para pihak,” kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (15/4/2023).
Sahroni mengatakan bahwa seharusnya Pemprov Lampung langsung bergerak usai adanya kritik dari masyarakat. Dia mengatakan masyarakat sudah banyak yang komplain.
“Dan setelah kritik ada, fokus aja dulu Pemprov Lampung segera berikan atensi karena memang masyarakat banyak yang komplain cuman tidak didengarkan,” katanya.
Selain itu, Sahroni juga mengimbau kepada kepolisian untuk bijak dalam menanggapi masalah ini. Diketahui, Bima dilaporkan ke kepolisian lantaran dianggap menebar hoaks.
“Maka itu saya pesan kepada kepolisian juga harus melihat secara bijak hal tersebut untuk disikapi dengan saksama,” katanya.
Tiktoker Kritik Pembangunan di Lampung
Sebelumnya, pria bernama Bima Yudho Saputro sebelumnya ramai dibahas di media sosial setelah mengkritik pedas Pemerintah Provinsi Lampung atas kondisi pembangunan yang dikatakan tidak maju. Salah satu yang disoroti olehnya adalah pembangunan megaproyek Kota Baru yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah.
Video unggahan Bima yang viral itu di-upload di akun Tiktok miliknya @awbimaxreborn. Tim detikSumut mendatangi Kota Baru, yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.
Menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan sepeda motor dari Bandar Lampung, tim detikSumut tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat. Sebab, kondisi jalan rusak parah.
Setiba di kompleks Kota Baru, yang dibangun di atas lahan 1.308 hektare, detikSumut disambut gapura berornamen khas Lampung. Bagian gapura yang dicat berwarna merah itu tampak pudar dengan banyak rerumputan di sekitarnya.
Kondisi jalan yang rusak tak hanya berada di jalan menuju Kota Baru, detikSumut, yang berkeliling di kompleks tersebut, banyak menemukan jalan yang rusak.
Di banyak bangunan pada proyek yang diinisiasi oleh Gubernur Syachrudin ZP pada 2012 yang menelan anggaran daerah Rp 1,2 triliun ini, tampak banyak kerusakan.
(azh/jbr)