Jakarta, CNN Indonesia —
Penerapan pengawasan gizi pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh dijalankan sejak pemilihan bahan baku di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu ditegaskan oleh Ahli Gizi Politeknik Kesehatan Aceh, Bgd H Alfridsyah, bahwa pengawasan dilakukan sebelum proses memasak.
“Pengawasan program MBG ini dimulai sejak pemulihan bahan baru, bukan setelah proses memasak. Pengawasan ini untuk memastikan gizi dalam program MBG ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Alfridsyah di Banda Aceh, Kamis (13/11) dilansir Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Alfridsyah, selain standar gizi dalam program MBG di setiap SPPG, pemerintah juga telah menyusun panduan penyalurannya ke sekolah-sekolah.
“Standar prosedur pemenuhan gizi program MBG ini sudah diatur sedemikian rupa. Ada ahli gizi yang mengawasi sejak bahan baku, proses memasaknya, hingga penanganannya setelah dimasak hingga distribusi ke sekolah,” katanya.
Alfridyah menjelaskan, gizi untuk setiap tingkatan penerima manfaat berbeda-beda. Misalnya, gizi untuk siswa/i Taman Kanak-kanak hingga kelas tiga Sekolah Dasar berbeda dengan murid kelas empat hingga Sekolah Menengah Pertama, juga Sekolah Menengah Atas.
“Masing-masing tingkatan peserta didik penerima manfaat program MBG berbeda. Anak TK hingga kelas tiga SD sudah ditentukan berapa kalorinya. Begitu juga seterusnya, jumlah kalori ditentukan lewat bahan pangan,” tutur Alfridyah.
Adapun kehadiran ahli gizi di setiap SPPG ditegaskan Alfridsyah sebagai syarat wajib. Setidaknya, harus ada satu ahli gizi di satu SPPG. Jika tidak ada ahli gizi, sarjana teknologi pangan bisa menjadi alternatif.
“Untuk wilayah Aceh tidak masalah dengan ahli gizi. Di Aceh ada beberapa pendidikan tinggi yang memiliki program studi gizi untuk tingkat sarjana atau S1 yang siap ditempatkan di SPPG. Seperti Politeknik Kesehatan Aceh di bawah Kementerian Kesehatan RI meluluskan 300 sarjana gizi setiap tahunnya,” pungkas Alfridsyah.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
