Jakarta –
Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap sebanyak 168 perkantoran swasta memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) terhadap karyawannya. Beberapa perkantoran menerapkan WFH dengan kapasitas 20 persen sampai 75 persen.
“Sementara untuk pelaksanaan WFH di kantor swasta sampai saat ini tercatat sudah dilaksanakan di 168 kantor dengan persentase pegawai WFH di kisaran 20 persen hingga ada juga beberapa kantor yang melaksanakan WFH pegawainya di atas 75 persen,” kata Ani dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Ani juga melaporkan terkait pelaksanaan WFH terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini, jumlah ASN yang menerapkan WFH sekitar 22,43 persen.
“Jumlah ini mungkin kurang dari 50 persen disebabkan karena ada beberapa dinas yang memang tidak bisa dilakukan WFH adalah dinas yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Damkar itu tidak seluruh pegawainya bisa melaksanakan WFH,” jelasnya.
Di samping itu, Pemprov DKI juga menyiapkan fasilitas kesehatan (faskes) untuk menangani pasien terdampak polusi udara. Beberapa di antaranya adalah menyiapkan puskesmas di 44 kecamatan Jakarta, 248 puskesmas tingkat kelurahan hingga 31 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang bisa melayani 24 jam.
“Selain itu di beberapa puskesmas juga disiapkan pegawai puskesmas yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan pada umumnya dan terkait menjaga kesehatan pada saat kondisi udara kurang baik,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba kebijakan WFH 50% bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta sejak 21 Agustus lalu. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan ASN DKI Jakarta yang melaksanakan WFH baru sebesar 13 persen.
“Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen, sekitar 2.000-an orang,” kata Etty saat dihubungi, Selasa (22/8).
Dia pun mengungkapkan bahwa ASN di DKI Jakarta sendiri itu ada sebanyak 51.714 pegawai ditambah dengan PPPK sebanyak 6.395 pegawai.
(taa/whn)
