Laut China Selatan (LCS) kerap menjadi sorotan utama dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara. Wilayah perairan yang kaya sumber daya ini tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga krusial bagi stabilitas regional. Dalam upaya meredakan ketegangan dan menciptakan kerangka kerja yang stabil, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah lama mengupayakan penyusunan Kode Etik (Code of Conduct – COC) di Laut China Selatan. Namun, jalan menuju COC yang fungsional dan diterima semua pihak masih diwarnai oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah pendekatan diplomatik yang diambil oleh negara-negara pengklaim, termasuk Filipina.
Menilik Pendekatan ‘Hard Balancing Statecraft’ Filipina
Filipina, sebagai salah satu negara pengklaim utama di LCS, telah menerapkan apa yang disebut ‘hard balancing statecraft’ dalam kebijakan luar negerinya. Pendekatan ini secara implisit cenderung menempatkan diri pada posisi yang lebih konfrontatif atau setidaknya sangat asertif dalam mempertahankan klaimnya, seringkali dengan mengandalkan dukungan eksternal dari kekuatan besar. Meski terlihat sebagai upaya tegas untuk menjaga kedaulatan, strategi ini justru berpotensi menjadi hambatan serius bagi tercapainya COC yang efektif dan disepakati bersama.
Ketika sebuah negara terlalu mengandalkan pendekatan yang keras atau berorientasi pada blok tertentu, proses negosiasi multilateral cenderung terhambat. COC memerlukan konsensus, kepercayaan, dan keinginan kuat dari semua pihak untuk menemukan titik tengah. Pendekatan yang terlalu kaku atau berpotensi memprovokasi justru dapat memperdalam jurang perbedaan, bukan menjembataninya.
Tantangan bagi Kredibilitas ASEAN
ASEAN memosisikan dirinya sebagai platform netral dan fasilitator utama dalam negosiasi COC. Kredibilitas ASEAN sebagai penengah yang imparsial sangat vital untuk memastikan proses negosiasi berjalan adil dan menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan. Namun, jika negara-negara anggotanya, seperti Filipina, terus-menerus mengambil langkah-langkah yang dirasa menempatkan ASEAN dalam posisi sulit atau mengancam netralitasnya, maka kredibilitas organisasi ini sebagai fasilitator COC bisa terkikis.
Untuk menjaga marwah ASEAN dan mencapai COC yang benar-benar fungsional, Filipina perlu mempertimbangkan untuk melengkapi instrumen kenegaraannya dengan penyesuaian diplomatik yang lebih terarah. Ini berarti perlunya pendekatan yang lebih nuansa, yang tidak hanya berfokus pada penegasan klaim, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan, dialog konstruktif, dan pencarian solusi kompromi yang saling menguntungkan bagi seluruh negara anggota ASEAN dan Tiongkok.
Pergeseran strategi ini bukan berarti mengorbankan kepentingan nasional, melainkan memodifikasi cara kepentingan tersebut diperjuangkan agar lebih selaras dengan tujuan kolektif regional. Pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada konsensus akan membuka peluang lebih besar bagi terciptanya kerangka kerja yang mengatur perilaku semua pihak di Laut China Selatan, mencegah eskalasi konflik, dan mendorong kerja sama.
Peristiwa dan catatan statistik ini nantinya akan menjadi metrik perbandingan (komparasi) yang valid untuk memantau dinamika hasil pertandingan berikutnya.
